UNDANGAN SILATURAHMI RUTIN HAKLI LAMPUNG

HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA (HAKLI)

PENGURUS DAERAH LAMPUNG

                                        Jl. Raya Hajimena No 100 Natar, Lampung Selatan Tilp 0721-703630 Fax 0721 787561

PO Box 022/TNK/UNILA/Bandar Lampung e-mail : haklidaereahlampung@gmail.com

Nomor             :       32   /HAKLI-LPG/I/2012                  Bandar Lampung, 6 Februari 2012

Lampiran         :  

Perihal             : Undangan Pertemuan Rutin HAKLI

Kepada Yth.

Ketua Cabang dan Komisariat HAKLI

se Provinsi Lampung,

di tempat.

Dalam rangka silaturrahmi dan konsolidasi organisasi HAKLI tingkat Pengda, Cabang dan Komisariat se Provinsi Lampung, dengan ini kami mengharapkan kehadirannya (diharapkan minimal 5 orang setiap cabang/komisariat) pada pertemuan rutin yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal   : Jumat, 10 Februari 2012

Jam                  : 19.00 WIB s.d Selesai

Tempat            : Hotel 21, Gisting-Tanggamus.

Acara               : - Silaturrahmi

-   Penyampaian program kerja Pengda

-   Penyampaian informasi jambore sanitasi Lampung Tengah

-   Penjelasan STR

Diharapkan konfirmasi kehadiran sebelum tanggal 8 Februari 2012 melalui kontak person: 1). Imam Santosa, SST, MT, HP: 081369166021 Agus Sutopo, HP: 08127221456); Setiap peserta diharapkan kontribusi minimal Rp.50.000,-.

Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN

PENGDA LAMPUNG,

HARIS KADARUSMAN, SKM. M.Kes

Ketua

DEZH-ADMIN

BIAYA STR KEPUTUSAN HAKLI

Di Informasikan kepada seluruh anggota HAKLI Provinsi Lampung
Bahwa dalam rangka penerbitan STR berkas sudah dikirim ke jakarta dan dalam proses
sesuai dengan edaran PP HAKLI bahwa ada biaya Rp.200.000 yang di kumpulkan untuk PP, Pengda dan Pengcab, biaya tersebut segera di kumpulkan dan di Simpan sementara di Rekening Pengda, selanjutnya akan di kembalikan kepada anggota yang STR nya tidak keluar, info selanjutnya hubungi masing masing cabang, terima kasih

DEZH-ADMIN

Indonesia Kekurangan Tenaga Ahli Sanitasi

Wednesday, 19 January 2011 14:45

Add caption

Pembangunan sanitasi di Indonesia mulai bergeliat. Ini ditandai dengan peningkatan perhatian pemerintah daerah terhadap sektor ini. Hingga 2010 ada 150 kabupaten/kota yang mengikuti program nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). ‘’Sanitasi telah menjadi tren, sayangnya tenaga ahli sanitasi masih kurang,” kata Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas Nugroho Tri Utomo dalam diskusi di acara Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum (IWWEF) di Jakarta (19/1).

Menurutnya, Indonesia butuh tenaga ahli sanitasi yang cukup untuk mengimbangi perkembangan pembangunan sanitasi ini. Itu pun belum termasuk city facilitator (CF) yang mendampingi kabupaten/kota dan provinsi dalam pembangunan sanitasi.

Perkembangan sanitasi yang menggembirakan itu, menurut Nugroho, tidak lepas dari upaya penyadaran yang terus menerus dilakukan. “Kita berusaha menjadikan sanitasi sebagai suatu yang sen-sanitasi-onal,” katanya.

Langkah itu terbukti mampu menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di bidang sanitasi ini. Salah satu investor itu adalah para kepala daerah (bupati/walikota). Mereka tertarik dengan portofolio yang termuat dalam Strategi Sanitasi Kota (SK) sehingga mau mengalokasikan anggaran dalam APBD bagi pembangunan sanitasi.

Nugroho berharap, sanitasi terus mendapat perhatian, tidak hanya di daerah tapi sampai ke level presiden. “Karena tak ada satu orang pun yang tak terkait dengan sanitasi ini,” katanya.

Pemerintah pusat pun menjanjikan dukungan dana bagi daerah-daerah yang ingin membangun sanitasinya. Dana itu tersedia dalam jumlah besar. Hanya saja bantuan itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Pemerintah daerah harus memenuhi persyaratan. “Yang penting, pemerintah daerah harus mampu menunjukkan komitmennya terlebih dahulu dalam membangun sanitasinya. Kita akan bantu,” tegasnya.

Sanimas

Salah satu wujud perkembangan pembangunan sanitasi ini adalah hadirnya sarana Sanimas di berbagai daerah. Dari tahun ke tahun pembangunan sarana pengolahan limbah rumah tangga ini jumlahnya meningkat. BORDA bersama LSM lokal  menggunakan teknologi DEWATS bagi sarana tersebut.

Prawisti dari BORDA menjelaskan, tahun 2003 pihaknya hanya di dua provinsi. Tahun 2009 lalu, Sanimas telah ada di 24 provinsi, 132 kota, dan 421 lokasi. Pembangunan sarana Sanimas ini didukung sepenuhnya oleh masyarakat dalam bentuk kontribusi dana dan tenaga yang besarnya 2-5 persen. Sisanya berasal dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Berdasarkan data di lapangan, kata Prawisti, keberadaan sarana Sanimas ini mampu melayani lebih dari 100 ribu penduduk dan menurunkan prevalensi penyakit akibat sanitasi sebesar 60 persen.  Dampak lainnya, dengan masyarakat yang semakin sehat maka mereka bisa menghemat pengeluaran 70-100 dolar Amerika. Pembangunan sarana Sanimas ini pun telah menghasilkan sekitar 250 ahli sanitasi dan lebih dari 1.000 orang fasilitator. MJ

Contact Information
Jl. RP Soeroso No.50
Gondangdia Jakarta Pusat 10350
Phone : +62-21 3728748
Fax : +62-21 31931013
sekretariat@sanitasi.or.id

Pokja AMPL Nasional atas Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Nasional adalah wadah adhoc inter-kementerian yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan air minum dan sanitasi serta merumuskan arah kebijakan strategi pembangunan air minum dan sanitasi nasional. Pokja AMPL Nasional beranggotakan perwakilan dari Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Perindustrian

PERMENKES RI TENTANG AIR MINUM

file:///E:/BACKUP%201OKT2011/HUKUM/PERMENKES%20492%20AIR%20MINUM.pdf
DEZH-ADMIN

SANITASI LINGKUNGAN

SANITASI LINGKUNGAN BERDAMPAK PADA KWALITAS AIR

Rabu, 24 Agustus 2011 10:29:30 - oleh : kominfobonbol - views 2733

Dinkes Bonbol : Pembuangan kotoran baik sampah, air limbah dan tinja yang tidak memenuhi syarat kesehatan dapat menyebabkan rendahnya kualitas air, serta dapat menimbulkan penyakit menular di masyarakat. Jamban, tempat sampah, pengelolaan limbah dan persediaan air bersih merupakan sarana lingkungan pemukiman (PLP).

Kondisi sarana penyehatan lingkungan pemukiman di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 dari 18.401 KK yang diperiksa, sebagai berikut :

• Persentasi KK yang telah memiliki sarana air bersih dari yang diperiksa sebesar 45,11 %, persentasi ini turun dari tahun kemarin yang sebesar 70,4 %


• Persentasi KK yang telah memiliki jamban dan memenuhi syarat kesehatan untuk tempat Buang Air Besar (BAB) dari yang diperiksa sebesar 76,56 %, persentasi ini naik sangat dratis dari tahun kemarin yang hanya 9,9 %


• Persentasi KK yang telah memiliki tempat sampah dari yang diperiksa sebsar 71 %, turun dari tahun kemarin yang mencapai 85,3 %


• Persentasi KK yang telah memiliki pengolahan air limbah dari yang diperiksa sebesar 51,11 % turun sekitar 8,31% dari tahun 2009.

Sanitasi merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Banyaknya penyakit ditularkan karena tidak dilakukan cara-cara penanganan sanitasi yang benar.

Upaya peningkatan kualitas air bersih akan berdampak positif apabila diikuti upaya perbaikan sanitasi. Upaya sanitasi meliputi pembangunan, perbaikan dan penggunaan sarana sanitasi, yaitu : pembuangan kotoran manusia (jamban), pembuangan air limbah (SPAL) dan pembuangan sampah di lingkungan rumah kita.
Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk di wilayah Bone Bolango maka kebutuhan air bersih semakin bertambah. Pembangunan air bersih di masing-masing wilayah kerja Puskesmas meliputi daerah Pemukiman.

Peran lintas sektor pun menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi, antara lain peran dari pihak PU Kimpraswil. Adapun sumber air di Kabupaten Bone Bolango pada umumnya berasal dari mata air, sumur dalam, sumur gali dan air permukaan.

Sistem yang digunakan untuk mensuplai air bersih melalui perpipaan dan non perpipaan. Untuk pengelolaannya pada daerah pemukiman di perkotaan pada umumnya dikelola PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten.

@sumber : Dinkes Bonbo
DEZH-ADMIN